KPK Mulai Usut Kisruh Ujian Nasional

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menaikkan status pengusutan kisruh Ujian Nasional 2013 dari proses telaah ke tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Komisi pun mulai mencari data dan dokumen terkait dengan proses pelelangan yang membuat UN tertunda di sebelas provinsi.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan dalam tahap pulbaket tersebut, tim Pengaduan Masyarakat akan mengumpulkan bahan dan data dari berbagai pihak, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dari pelapor.

"Pada saat pulbaket ini, kalau nantinya ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi di dalamnya, maka akan disimpulkan naik ke tahap penyelidikan," kata Johan, Ahad, 28 April 2013.

Saat proses penyelidikan, kata Johan, tim penyelidik akan mulai meminta keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui proyek tersebut. Tetapi, Johan tidak dapat memastikan berapa waktu yang dibutuhkan tim Pengaduan Masyarakat untuk menyimpulkan bahwa pengusutan kisruh UN ini dapat ditingkatkan statusnya dari pulbaket ke tahap penyelidikan. "Bisa sebulan, bisa juga sampai satu tahun," kata Johan.

Pada 15 April lalu, pelaksanaan UN Sekolah Menengah Atas dan sederajat tepaksa diundur di sebelas provinsi karena PT Ghalia Indonesia Printing --pemenang pencetakan UN paket tiga dengan anggaran Rp 22,48 miliar-- telat mendistribusikan soal ujian. Menteri Pendidikan M. Nuh pun menyatakan Ghalia masuk "daftar hitam" di Kementerian.

Ghalia mencetak soal untuk sebelas provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain Ghalia, ada lagi lima perusahaan pencetak soal UN seperti PT Temprina Media Grafika, PT Pura Barutama, PT Jasuindo Tiga Perkasa, PT Belabat Dedikasi Prima, dan PT Karya Wira Utama.

Sehari setelah kisruh, Koalisi Masyarakat untuk Pendidikan di antaranya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan Indonesia Corruption Watch melaporkan ke KPK ihwal dugaan permainan dalam proses tender UN. Koordinator Fitra, Ucok Sky Khadafi, mengatakan Koalisi melaporkan temuan awal ihwal dugaan adanya korupsi proyek pencetakan dan distribusi soal UN tersebut.

Menurut Johan, di samping kisruh UN, KPK juga dalam tahap pulbaket kasus Kurikulum Pendidikan 2013. Alokasi anggaran kurikulum 2013 ini mencapai Rp 2,491 triliun, di antaranya untuk penggandaan buku sebanyak 72,8 juta eksemplar bernilai Rp 1,2 triliun, dan pelatihan 690 guru sebesar Rp 1,09 triliun.


(http://www.tempo.co/read/news/2013/04/29/063476453/KPK-Mulai-Usut-Kisruh-Ujian-Nasional)

Susno Duadji Buron

NTB-News.Com - Jakarta : Terpidana kasus suap pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji sudah ditetapkan sebagai buronan oleh Kejaksaaan Agung. Statusnya sebagai buronan sudah ditetapkan setelah gagalnya pemanggilan Susno oleh Kejaksaan untuk menjalani hukuman selama 3 tahun 6 bulan.

“Memang belum ada pernyataan resmi, tetapi karena sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan, maka sudah ditetapkan menjadi buronan,” ujar Wakil Jaksa Agung Darmono kepada Tempo, Ahad, 28 April 2013.

Terlebih lagi, kata dia, Susno juga menghindar dari proses eksekusi. Tiga hari lalu, proses eksekusi mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Kepolisian RI itu berlangsung alot di kediamannya. Dia menolak dieksekusi dan kemudian diungsikan ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Hingga kini, kata Darmono, Kejaksaan belum memperoleh informasi mengenai keberadaan Susno. “Kami upayakan untuk mengetahui keberadaannya,” ujar dia.

Ia berjanji akan menyampaikan perkembangan dari tim yang bertugas di lapangan. “Kalau ada yang bilang dia di Bandung, kami berusaha mencari informasi, juga ke daerah lainnya,” kata Darmono.


(http://www.tempo.co/read/news/2013/04/28/063476396/Susno-Duadji-Buron)

Debat Cagub dan Cawagub NTB TVONE 27 April 2013

NTB-News.Com - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018.

1. Harun Al Rasyid, mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang berduet dengan Lalu Abdul Muhyi Abidin, anggota DPR-RI. Pasangan ini didukung Partai Hanura dan 17 partai nonparlemen.

2. Zulkifli Muhadli (Bupati Sumbawa Barat) berpasangan dengan Muhamad Ichsan (dosen Universitas Mataram).diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

3. Muhammad Zainul Majdi (gubernur inkumben) menggandeng Muhammad Amin (anggota DPRD NTB). Keduanya dijagokan oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

4. Suryadi Jaya Purnama (Ketua Partai Keadilan Sejahtera NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB) yang bergandengan dengan Johan Rosihan (Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS NTB/anggota DPRD NTB). didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Peduli Rakyat Nasional.

Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 1
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 2
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 3
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 4
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 5
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 6
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 7
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 8
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 9
Debat Cagub - Cawagub NTB 2013 part 10
*** All copyright audio visual tvone ***

Di Dapil NTB, Kurtubi Akan Bersaing dengan Bella Safira

NTB-News.Com - Jakarta : Pengamat perminyakan, Kurtubi maju menjadi caleg diusung Partai Nasdem dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB). Di dapil tersebut, Kurtubi akan bersaing dengan bacaleg Partai Gerindra, aktris dan penyanyi Bella Safira.
Meski lebih sering berbicara mengenai energi dan perminyakan, keikutsertaan Kurtubi dalam dunia politik bukan hal baru. Lulusan ITB itu merupakan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Energi SDA dan Lingkungan Hidup. Ia pun mendapatkan nomor urut satu.
Dapil NTB ternyata diisi oleh caleg incumbent dari partai penghuni Senayan dan menteri. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Menteri PDT Helmy Faisal Zaini di dapil ini. Politisi senior Senayan juga mewarnai Dapil NTB.
Seperti Nanang Samodra dari Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi II DPR. Kemudian, ada juga politisi PKS, Fahri Hamzah yang merupakan anggota Komisi VI dan anggota Timwas Century DPR.
Dari Partai Hanura, Dapil NTB diisi oleh anggota Komisi III DPR, Sunardi Ayub. Kemudian ada nama Rachmat Hidayat, anggota Komisi VII DPR dari PDI Perjuangan. Di dapi ini juga tercatat nama Lalu Mara Satriawangsa dari Partai Golkar. Lalu Mara adalah Wasekjen Partai Golkar dan juru bicara keluarga Bakrie.
Berkas bacaleg dari 12 parpol untuk 77 dapil yang telah diterima KPU sudah mulai diverifikasi sejak 23 April hingga 6 Mei 2013. Penyampaian hasil verifikasi akan dilakukan 7-8 Mei 2013. Parpol diberikan waktu untuk memperbaiki syarat dan daftar bacaleg sejak 9-22 Mei 2013.
Verifikasi atas perbaikan itu akan dilakukan KPU pada 23-29 Mei 2013. Selanjutnya KPU akan menyusun dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) pada 30 Mei hingga 12 Juni 2013. DCS akan diumumkan pada 13-17 Juni 2013.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/25/mlsjj4-di-dapil-ntb-kurtubi-akan-bersaing-dengan-bella-safira)

Kronologi kasus Susno Duadji

NTB-News.Com - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendatangi kediaman mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji untuk melaksanakan eksekusi. Namun, usaha itu mendapat penolakan dari Susno. Selain itu, personel dari Polda Jabar juga menjaga kediaman Susno.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) juga langsung turun tangan membela kadernya yang baru masuk beberapa waktu yang lalu. Sempat terjadi adu mulut antara jaksa dan pengawal Susno, akhirnya Susno dibawa ke Mapolda Jabar untuk diamankan.

Cerita Susno memang banyak menimbulkan kontroversi, berikut adalah kronologi kasus Susno Duadji yang dikumpulkan merdeka.com:

2 Juli 2009

Susno Duadji banyak dibicarakan orang sejak dia berani melontarkan kata-kata kontroversial. Kata-kata kontroversial itu menyinggung persaingan antara KPK dan Polri dan Susno pun menganalogikan persaingan itu seperti Cicak Vs Buaya. Akibatnya, masyarakat mendukung KPK namun mengolok-olok polri.

10 Juli-3 November 2009

Kontroversi Susno berlanjut. Susno yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri mengaku menemui tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo di Singapura.

4 November 2009

Adnan Buyung Nasution ditunjuk menjadi Ketua Tim 8 untuk menyelesaikan kasus 'Cicak vs Buaya'. Adnan memaksa Kapolri untuk memecat Susno Duadji.

5 November 2009

Susno Duadji menyatakan mundur dari jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

24 November 2009

Polri mengambil sikap terkait ulah Susno dan mencopotnya sebagai Kabareskrim Mabes Polri, dan digantikan Irjen Ito Sumardi.

7 Januari 2010

Susno Duadji dihadirkan sebagai saksi kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

15 Maret 2010

Usai dipecat dan tidak lagi 'berseragam', Susno Duadji melontarkan tudingan ke tubuh polri. Dia menyebut adanya makelar kasus yang melibatkan beberapa petinggi Polri dan melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Para petinggi Polri dibuat kesal dengan ulah Susno.

Akibatnya, Gayus diperiksa dan akhirnya terbukti ada penggelapan pajak yang merugikan negara miliaran rupiah.

23 Maret 2010

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang mengumumkan kepada media mengenai penetapan tersangka terhadap Susno Duadji. Dan dicekal agar tidak berpergian ke luar negeri.

12 April 2010

Susno mencoba berangkat menuju Singapura, namun langkahnya keburu ketahuan Polri yang mengejarnya hingga ke Bandara. Sempat terjadi ketegangan dalam penangkapan Susno di Terminal II Pintu D1 Bandara Soekarno-Hatta.

13 April 2010

Susno menyebut Sjahril Djohan sebagai makelar kasus. Dia juga menuduhnya telah merekayasa kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dari perdata menjadi pidana hingga menjerat dirinya.

20 April 2010

Untuk pertama kalinya Susno diperiksa dalam dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai pajak Gayus H Tambunan.

29 September 2010

Sidang perdana Susno digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susno didakwa karena telah menerima suap untuk memuluskan kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan pemotongan dana pengamanan Pilgub Jawa Barat.

24 Maret 2011

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Susno dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun, dan denda sebesar Rp 200 juta. Susno juga dituntut membayar uang pengganti Rp 4 miliar atau 1 tahun hukuman penjara.

Sementara itu, untuk perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL), Susno dijatuhi hukuman sesuai dakwaan kelima yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Susno yang terbukti karena melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Susno pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

11 November 2011

Banding Susno ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

22 November 2012

Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi Susno.

17 April 2013

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan Susno Duadji segera dieksekusi setelah jaksa menerima salinan putusan dari MA.

24 April 2013

Kejaksaan Tinggi DKI yang dibantu Kejati Jabar dan Kejari Bandung berusaha mengeksekusi Susno dari rumahnya di Dago Pakar, Bandung. Upaya eksekusi itu dihalang-halangi personel polisi dari Polda Jabar dan Yusril Ihza Mahendra. Polda Jabar pun berjanji akan membantu kejaksaan untuk mengeksekusi Susno setelah surat eksekusinya jelas.

(http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-susno-duadji.html)

SBY Sindir Penyakit Politisi di Twitter

NTB-News.Com - Jakarta : Di sela kunjungan kerja ke luar negeri hari ini, Rabu (24/4/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyempatkan diri berkicau di akun jejarin sosial twitter. SBY menyinggung soal penyakit politisi. "Penyakit politisi: ketika tidak menjabat mengkritik habis-habisan, tetapi ketika menjabat tidak melaksanakan apa yg dikritiknya," kata SBY.

SBY juga menyinggung soal pro dan kontra calon anggota legislatif DPR yang ramai dibicarakan publik.

"Banyak komentar tentang  Caleg (calon anggota DPR) yang diusulkan partai-partai politik. Begini saja .. jangan pilih yang tidak sreg," kata SBY.

Bisa dipastikan itu merupakan twitt dari SBY sebab dalam bio akun itu disebut kalau twit dari Presiden ditandai *SBY*.

Entah apa kaitannya namun pada twitt berikutnya SBY menyinggung soal bunga mawar. Berikut rangkaian twitt SBY soal bunga mawar.

1. Bagaimana kita melihat bunga mawar? Apakah yang lebih nampak duri-durinya, atau justru kelopak bunganya yang indah. *SBY*

2. Yang berpikir positif akan lebih mengagumi keindahan mawar, sementara yang suka berpikir negatif hanya melihat duri-durinya. *SBY*

3. Kecuali, jika ingin mengingatkan "mawar itu memang indah, tapi hati-hati ada durinya" .. maka ia termasuk orang yang waspada. *SBY*

(http://www.tribunnews.com/2013/04/24/sby-sindir-penyakit-politisi-di-twitter)

Ongkos Nyaleg Mahal, Nomor Urut Saja Harus Bayar

NTB-News.Com - JAKARTA : Mahalnya biaya untuk menjadi anggota legislator ternyata sudah menjadi rahasia umum. Menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, selain mahalnya biaya kampanye kader partai yang ingin menjadi Caleg harus menyetorkan uang pendaftaran.

Tak berhenti di situ, partai kadang masih memberi ruang bagi kader untuk mendapatkan nomor urut teratas. Tentu, untuk mendapatkan nomor teratas itu tidaklah gratis, ada biaya tersendiri yang harus disetorkan kepada partainya.

"Selain biaya kampanye yang mahal, yang minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar ini, juga ada uang pendaftaran dan uang nomor urut dalam daftar caleg yang juga harus disetor kepada partai," kata Uchok kepada Okezone, Selasa (23/4/2013).

Meski saat ini caleg yang jadi tidak lagi berdasarkan nomor urut melainkan suara terbanyak. Namun, para caleg berani membayar tinggi nomor urut atas tersebut demi privilege.

"Padahal, sebetulnya nomor urut ini tidak berpengaruh, tetapi, banyak anggota ingin nomor urut atas sebagai gengsi, dan mereka berani bayar untuk memperebutan nomor tersebut," jelas dia.

Lanjut dia, tak heran bila para caleg yang jadi nantinya tidak lagi mementingkan tugas utamanya seperti tugas pengawasan, hak budget dan legislasi.

"Jadi, dengan demikian, setelah jadi anggota dewan, sudah jelas bahwa pikiran mereka bukan lagi sebagai wakil rakyat, tetapi yang lebih dulu mereka pikirankan memperolah modal yang sudah diberikan baik untuk partai maupun kampanye, dan mencari untung sebanyak-banyak untuk kepentingaan diri sendiri ketika mereka sudah hak budget, dan hak pengawasan," jelas dia.

Bahkan kata dia, banyak para pengusaha yang terjun ke politik bukan karena ingin mengabdi kepada negara dan rakyat melainkan untuk mencari untung semata.

"Kemudian, caleg ini sudah jelas motif, jadi caleg itu hanya untuk memperoleh kekuasaan berapa mereka bayar agar dapat memperoleh keuntungaan daripada mengabdi kepada kebutuhaan rakyat. Maka, para penguasaha berlomba-lomba jadi caleg, karena mengiurkan untungnya daripada mengembangkan usahanya," jelas dia.

(http://news.okezone.com/read/2013/04/23/339/795952/ongkos-nyaleg-mahal-nomor-urut-saja-harus-bayar)

Ongkos Jadi Anggota DPR Capai Rp10 Miliar

NTB-News.Com - JAKARTA : Menjelang Pemilu Legislatif 2014 banyak strategi partai politik untuk mendulang suara salah satunya dengan merekrut artis sebagai calon anggota legislatif. Namun, rekruitmen artis tak menjamin menaikkan elektabilitas partai bahkan meski artis tersbeut dijadikan Caleg belum tentu terpilih pula.

Politikus Demokrta Ruhut Sitompul mengatakan, untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan dana minimal Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.

"Dalam kampanye legislatif biaya yang terbesar bukan di kaos dan baliho, tapi pengerahan massa. Jaman saya satu kepala Rp50 ribu. Saya yang didukung 100 ribu orang ini minimal mengeluarkan Rp5 miliar," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (22/4/2013).

Mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR juga diakui Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Namun, politikus PKB ini enggan mengatakan mengenai nominal biaya yang dikeluarkan. Menurut pengalaman dia, biaya paling mahal adalah alat peraga seperti kaos, spanduk, serta biaya pertemuan.

"Yang paling mahal itu alat peraga, dan pertemuan, sedangkan kampanye lebih banyak dilakukan partai," jelas dia.

Dia benar-benar mencari tentang cara yang murah untuk menjadi anggota DPR. Apalagi, kata dia, bagi caleg perempuan yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam pendanaan.

Dia juga mengakui bila Pileg 2014 nanti masih banyak diwarnai dengan money politic. "Ya nanti itu money politic masih akan bergentayangan, kompetisi internal juga sudah keras apalagi dengan eksternal karena semakin sempit ruangnya. Sehingga menuntut orang agar lebih banyak kreatif. Saya berpikir keras bagaiamana dapat suara yang suara, ya salah satunya dengan mengambil hatinnya," jelasnya.

(http://news.okezone.com/read/2013/04/22/339/795355/wow-ongkos-jadi-anggota-dpr-capai-rp10-miliar)

Mahfud MD: Presiden itu seperti SBY, banyak dukungan

NTB-News.Com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD semakin percaya diri maju menjadi calon presiden di tahun 2014. Menurut Mahfud, untuk menjadi presiden, harus memiliki kepribadian yang hebat layaknya para pendahulu yang telah memimpin bangsa ini.

"Ya ini pencerahan, presiden Indonesia itu harus orang hebat seperti Soekarno, Suharto yang hebat. Seperti SBY banyak dukungan, presiden harus seperti itu," ujarnya saat menghadiri HUT ke-79 Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/4).

Untuk siap dicalonkan sebagai presiden, Mahfud mengaku sebelumnya juga sudah memperhatikan nama-nama yang muncul yang akan mengisi bursa Capres 2014.

"Nama saya juga muncul, artinya saya memiliki dukungan," jelasnya.

Mahfud mengaku, meskipun ia tidak sehebat Soekarno maupun Soeharto, namun dirinya yakin memiliki kemampuan yang seimbang dengan para calon lainya seperti Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subiyanto.

"Makanya saya merasa tidak sehebat Soekarno atau Soeharto dan SBY, makanya semula saya tidak merasa punya potongan jadi presiden. Tapi sesudah saya liat calon lain dengan saya, seimbang lah." Jelasnya.

(http://www.merdeka.com/politik/mahfud-md-presiden-itu-seperti-sby-banyak-dukungan.html)

Jika Direstui SBY, Gita Wirjawan Siap Nyapres

NTB-News.Com - JAKARTA: Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan digadang-ganang sebagai salah satu Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat (PD). Terkait hal itu, pria lulusan universitas Harvard ini mengaku siap, jika memang didukung untuk maju sebagai Capres dari Partai berlambang bintang mercy itu.

"Ini kan suara dari kawan-kawan Partai Demokrat, yang menyebutkan nama. Ya kalau saya ditanya dan sudah dipertimbangkan, ya saya siap," kata Gita, saat ditemui dalam acara Harla ke-79 GP Anshor di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

Meski mengaku siap, pria berusia 47 tahun ini belum melakukan persiapan khusus terkait pemilihan presiden, yang akan dihelat pada tahun 2014 mendatang. Mengingat, saat ini, restu dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Enggak (ada persiapan), kita kerjakan saja tugas sebagai Menteri Perdagangan sebaik mungkin," tukasnya.

Lagipula, sambung Gita, perhelatan Pemilihan Presiden masih lama dan tahun depan baru dilaksanakan."Nanti kita lihatlah, masih lama tapi untuk sementara kita baca puisi saja dan maen piano," simpulnya.

Seperti diketahui, sampai saat ini, partai besutan Presiden SBY itu belum mendeklarasikan Capres yang akan maju dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

(http://news.okezone.com/read/2013/04/20/339/794917/jika-direstui-sby-gita-wirjawan-siap-nyapres)

PKS Tak Minat Usung Habibie sebagai Capres

NTB-News.Com - JAKARTA: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah jika pemberian penghargaan kepada mantan Presiden BJ Habibie sebagai upaya untuk menggaet pria kelahiran Pare-Pare itu menjadi calon presiden pada Pilpres 2014.

“Enggak ada (pencalonan presiden). Ini serial dialog dengan semua yang kita kategorikan sebagai pemimpin yang inspiratif. Kita juga akan undang pemimpin dunia lainnya,” kata Presiden PKS, Anis Matta kepada wartawan, Kamis (11/4/2013) malam.

PKS memberikan penghargaan kepada Habibie sebagai guru demokrasi. Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan Milad PKS ke-15 yang digelar di di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta.

Anis menyebut Habibie adalah tokoh yang sangat menginspirasi PKS. Sebab, Habibie merupakan "bidan" dari lahirnya PKS pada 1998 lalu. Habibie, kata Anis berjasa meletakan dasar konstitusi dari reformasi transisi menuju demokrasi.

“Partai ini lahir karena tandatangan Pak Habibie tahun 1998 dulu. Jadi kami lahir di republik ini, karena jasa beliau,” papar Anis.

Lanjut Anis, Habibie juga merupakan contoh teladan yang patut ditiru. Dicontohkan Anis, keteladanan yang bisa diambil dari Habibie adalah ketika Habibie mundur dari jabatan presiden.

“Begitu beliau mundur, beliau menyatakan tidak akan ikut pemilihan presiden setelah pertanggungjawaban beliau ditolak MPR. Itu budaya demokrasi yang luar biasa," pungkasnya.

(http://news.okezone.com/read/2013/04/12/339/790219/pks-tak-minat-usung-habibie-sebagai-capres)

Apa Salah Kapolri?

NTB-News.Com - JAKARTA: Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani mengatakan, hingga saat ini tidak ada alasan kuat untuk mengganti Kapolri, Jenderal Timur Pradopo. Dia mempertanyakan, apa salah mantan Kapolda Metro Jaya itu hingga harus diganti.

"Tak ada alasan kuat untuk ganti Kapolri, apa salah Timur?," kata Yani, saat acara Milad ke-15 PKS, di Aula Birawa, Komplek Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Dia juga mengatakan, adanya kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta tidak bisa menyalahkan Timur. Menurutnya, Kapolda DIY lebih bertanggung jawab atas kasus yang menewaskan empat tahanan itu.  "Itu bukan kesalahan Kapolri," ungkapnya.

Yani menegaskan, pergantian Kapolri harus bisa disebutkan kegagalannya. Dia meminta agar jangan asal mencopot jabatan tersebut tanpa jelas alasannya.

"Tunjukkan kegagalan Kapolri. Kalau ada pergantian itu bisa membuat pengelompokan-pengelompokan. Kalau Timur ini habis jabatannya Januari, diperpanjang saja," tegasnya.

(http://news.okezone.com/read/2013/04/11/339/790183/apa-salah-kapolri)